evolusi budaya

EVOLUSI BUDAYA

Makalah

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah

“Antropologi”

Dosen pembimbing :

Drs. H. Syaiful Ahrori, M.EI.

Oleh:

Teguh elfan hidayat  

B01210009

Kpi A

FAKULTAS DAKWAH

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2011

Kata pengantar

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan tugas  membuat makalah pada mata kuliah “Antropologi”

Dalam hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bpk Drs. H. Syaiful Ahrori, M.EI, Yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini Makalah ini betemakan  “Evolusi Budaya”.

Atas terbentuknya makalah ini kami sebagai penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada dalam makalah ini.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Hormat kami,

Penyusun

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………………………. i

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………… ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………….. iii

BAB I        PENDAHULUAN……………………………………………………………………… 1

1. Latar Belakang…………………………………………………………………….. 1

2. Rumusan Masalah……………………………………………………………….. 1

BAB II        PEMBAHASAN ………………………………………………………………………. 2

A. evolusi budaya…………………………………………………………………….. 2

B. sudut pandang memetika…………………………………………………….. 3

BAB III       PENUTUP……………………………………………………………………………….. 5

A.    KESIMPULAN…………………………………………………………………….. 5

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………… 6

BAB I

PENDAHULUAN

1. latar belakang

Dengan pembahasan masalah antropologi, pasti tidak luput dengan yang namanya kebudayaan, dalam makalah ini membahas masalah evolusi kebudayaan yang selama ini sudah kita alami dengan sadar maupun tidak sadar.

Dengan di buatnya makalah evolusi budaya ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita melihat proses evolusi budaya yang semakin berubah ini.

Di zaman yang semakin modern ini, kebudayaan asli indonesia semakin luntur dan lambat laun dapat hilang dari peradaban, oleh karena itu untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaan kita perlu melihat bagaimana proses terjadinya evolusi pada kebudayaan itu sendiri.

2. Rumussan masalah

A. Evolusi budaya

B. Sudut pandang memetika

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Evolusi budaya

Berbicara tentang evolusi manusia, kita tidak cukup berbicara mengenai evolusi biologis saja. Manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mengalami evolusi lain, yaitu evolusi kultur atau budaya. Manusia mempunyai tata cara hidup, kebiasaan dan norma dan aspek-aspek kultural lainnya yang senantiasa berubah dan menjadi kompleks dari waktu ke waktu. Suatu bentuk evolusi lain yang menjadikannya sebagai makhluk hidup yang paling dominan dan adaptif terhadap lingkungannya saat ini.

Evolusi budaya merupakan suatu proses evolusi atau prosos perubahan budaya yang terjadi hingga saat ini. Kita bisa mengamati bagaimana fakta akan evolusi tersebut dalam banyak hal, seperti dalam bahasa, gaya hidup hingga ke dinamika dalam sistem ekonomi.

Pertanyaannya apakah prinsip-prinsip dalam evolusi hayati juga berlaku dalam evolusi kultur atau sosial? Untuk menjawab itu, seorang biolog Robert Boyd (2005), mengajukan beberapa proposisi terkait dengan evolusi budaya diantaranya:

  1. Budaya merupakan informasi yang didapatkan oleh suatu individu dari orang lain melalui pengajaran, imitasi atau bentuk pembelajaran sosial lainnya.
  2. Perubahan budaya haruslah dimodelkan sebagai suatu proses Evolusi Darwinian.
  3. Budaya merupakan sebahagian dari evolusi biologis.
  4. Evolusi budaya membuat evolusi manusia menjadi berbeda dengan evolusi makhluk hidup lainnya.
  5. Gen dan budaya berevolusi.

Namun, harus disadari bahwa sistem sosial sendiri merupakan sistem yang tersusun atas banyak individu yang secara aktif berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, saling bertukar informasi dan kemudian mentransmisikannya satu sama lain baik intra maupun inter-generasi. Ia merupakan sistem yang terbuka, yang beradaptasi dengan kondisi lingkungannya dan kemudian berubah secara dinamik dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Dalam persepektif hubungan mikro-makro, budaya merupakan suatu keadaan makro yang membrojol dari interaksi individu-individu di tingkatan mikro. Komunikasi antar individu dan pertukaran informasi dan ide diantara mereka, muncul sebagai sebuah kepercayaaan, norma, kebiasaan dan budaya secara umum. Jelasnya, budaya merupakan fenomena makro yang membrojol akibat hubungan interaksi, komunikasi dan saling pengaruh mempengaruhi diantara individunya.

Propoposi yang diajukan Boyd, pada dasarnya lebih di dasarkan pada fakta-fakta yang didapatinya dari kajian antropologi dan linguistik. Sebagai seorang biolog, ia mendapati bagaimana spesies yang secara genetik berkorelasi akan mempunyai budaya dan bahasa yang mirip satu sama lain. Namun dalam memodelkan bagaimana proses ini terjadi secara Darwinian, belum ada yang cukup baku yang diterima oleh para ilmuwan. Jawaban yang cukup menjanjikan datang dari konsep memetika, yang secara umum memandang bahwa sistem sosial dan budaya, tersusun atas unit hereditas yang dinamakan meme (karakter budaya).

B. Sudut pandang memetika

Memodelkan evolusi kultural dari sudut pandang memetika (ilmu yang mempelajari meme), kita tentu harus menyadari bahwa pada dasarnya kultur merupakan suatu sistem bertingkat yang didalamnya mengandung berbagai elemen-elemen kultur tertentu yang senantiasa berubah secara dinamik, dimana perubahan ini terjadi karena adanya dinamika dalam masyarakat itu sendiri – baik melalui proses asimilasi, akulturasi, komunikasi maupun interaksi antar individu. Fenomena evolusi kultural bisa kita lihat sebagai pola dinamik, dimana elemen kultur terbut bukan hanya menyebar dan bertransmisi dari satu individu ke individu lainnya, melainkan juga bagaimana elemen-elemen tadi secara dinamik berubah selama proses transmisi tersebut. Meme bisa dipandang sebagai sebuah unit yang paling kecil dari kultur, seperti not musik atau cara menggunakan sepatu, hingga bagian yang lebih besar seperti nasionalisme atau agama, sehingga memetika pada hakikatnya merupakan suatu alat analisis yang dapat menjelaskan fenomena dalam sistem kultur atau aspek-aspek kultural, diseminasi dan propagasinya, hingga evolusinya. Memetika juga bisa kita lihat sebagai sebuah cara bagaimana suatu objek kultur atau sistem bertransmisi dari satu orang ke yang lainnya dalam prespektif virus akal budi.

Dawkin menyebutkan bahwa meme merupakan suatu unit informasi yang tersimpan di otak dan menjadi unit replikator dalam evolusi kultur manusia. Meme tersebut bisa berupa ide, gaya berpakaian, tata cara ibadah, norma dan aspek kultur lainnya. Meme dalam sistem kultural manusia berperilaku dan mempunyai karakteristik selayaknya gen dalam sistem biologis, yang bisa bereplikasi sendiri dan bermutasi. Konsep meme yang dilontarkannya ini kemudian mengundang banyak perdebatan dikalangan biolog dan sosiolog, terlebih karena ia sendiri tidak memberikan penjelasan yang cukup gamblang mengenai bagaimana unit informasi dalam otak tersebut mengontrol perilaku manusia, dan pada akhirnya kultur manusia, serta bagaimana mekanisme replikasi serta transmisi dari meme itu sendiri. Hal ini juga yang menjadikan definisi meme pada perkembangannya menjadi begitu banyak dan seakan tidak menemukan titik temu satu sama lainnya.

Perdebatan ini menjadi terkadang cukup kontraproduktif tatkala melupakan esensi dari memetik sendiri sebagai sebuah alat analisis yang berupaya menganalisis dinamika perubahan budaya dalam persepektif evolusi. Memetika harus dipandang sebagai alat analisis alternatif baru yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena evolusi kultural.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara evolusi budaya kita tidak hanya berbicara tentang dinamika dan penyebaran budaya dan elemen-elemen budaya dari suatu masyarakat dari waktu ke waktu melainkan juga bagaimana perubahan secara kualitas dari budaya tersebut selama proses perkembangannya tersebut. Teori memetika tidak sekadar menginkorporasi teori Evolusi Darwin ke dalam analisis perubahan budaya, melainkan suatu alat analisis yang berupaya menganalisis proses tersebut dari sudut pandang Darwinian, yaitu evolusi melalui mutasi random dan seleksi alam.

Evolusi tidak hanya sebuah teori, melainkan sebuah fenomena yang ada. Evolusi budaya merupakan evolusi yang terjadi dan bisa kita amati hingga saat ini. Dinamika yang terjadi dalam evolusi sosial dan budaya ini merupakan fenomena yang membrojol dari interaksi yang kompleks di level mikronya, yaitu individu. Memetika yang merupakan alat analisis yang mencoba mengkaji dinamika budaya dari sudut pandang evolusi Darwinian, menjanjikan hasil analisis baru yang bisa memperkaya analisis sosial kita, termasuk analisis evolusi dalam sistem ekonomi.

Daftar pustaka

http://www.budaya-indonesia.org/iaci

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4527920

http://en.wikipedia.org/wiki/Mem

Iklan
Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar

wadi’ah

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar belakang.

Melihat zaman yang semakin maju, dan semakin rusaknya zaman, maka kajian fiqih sangat perlu untuk di ajarkan pada para generasi penerus.

Kajian fiqih ini sangat cocok di ajarkan pada generasi muda sekarang, di lihat dari hukum-hukum islam yang semakin kalah oleh modernisasi, para kaum muda pasti dapat merubah keadaan zaman yang semakin rusak ini, karena para generasi muda khususnya mahasiswa yang mempunyai semangat juang yang begitu tinggi untuk menegakkan keadilan.

Sehingga kajian fiqih yang khususnya wadi’ah yang di anggap beberapa orang tidak mempunyai cara-cara dan tatanan ini, sangat di perhatikan untuk suksesnya proses pengembalian hukum syariat islam itu sendiri.

 

B.      Rumusan masalah.

1.       Devinisi wadi’ah

2.       Landasan dasar hukum

3.       Rukun dan syarat

4.       Sikap dan akad wadi’ah

5.       Jenis-jenis wadi’ah

6.       Keadaan yang menyebabkan jaminan

7.       Hukum menerima benda titipan

8.       Rusak dan hilangnya benda titipan

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Devenisi.

Secara bahasa wadi’ah bisa diartikan dengan meningalkan atau titipan, sedangkan secara istilah wadi’ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga[1]. Ada juga yang mengatakan bahwa wadi’ah adalah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara atau dijaga. Akad wadi’ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia Menurut para ulama’ madzhab hanafi mendefinisikan wadi’ah sebagai berikut : “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat” Sebagai contoh, ada seseorang mengatakan : “Saya titipkan tas saya ini pada anda”, lalu dijawab : “Saya terima”, dengan demikian sempurnalah akad wadi’ah atau juga dengan cara : “Saya titipkan tas saya ini pada anda”, tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Sedangkan menurut para ulama’ Syafi’i, Maliki, dan Hanbali (Jumhur Ulama) mendefinisikan wadi’ah sebagai berikut :

“Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.
Atau pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara tertentu.

 

B.      Landasan hukum.

Konsep wadi’ah mendapat pengakuan dan legalitas syara’, diantaranya firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa : 58 yang berbunyi :

 

* ¨bÎ) ©!$# öNä.ããBù’tƒ br& (#r–Šxsè? ÏM»uZ»tBF{$# #’n<Î) $ygÎ=÷dr& #sŒÎ)ur OçFôJs3ym tû÷üt/ Ĩ$¨Z9$# br& (#qßJä3øtrB ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $­KÏèÏR /ä3ÝàÏètƒ ÿ¾ÏmÎ/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $Jè‹Ïÿxœ #ZŽÅÁt/ ÇÎÑÈ
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa : 58)

 

Dan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Serahkanlan amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Hakim).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits di atas, para ulama’ sepakat mengatakan bahwa akad wadi’ah (titipan) hukumnya mandub (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, wadi’ah telah menjadi ijma’ ‘amali yaitu consensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang menentangnya.

C.       Rukun dan syarat.

Menurut Hanafiyah rukun wadi’ah terdiri atas ijab qabul. Yakni, pemilik aset berkata : “Aku titipkan barangku ini kepada engkau atau jagalah barang ini, atau ambillah barang ini dan jagalah”. Kemudian pihak yang lain menerimanya. Orang yang melakukan kontrak disyaratkan orang yang berakal. Anak kecil yang tidak berakal (mumayyiz) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad wadi’ah, mereka tidak mengsyaratkan baligh dalam soal wadi’ah. Sedangkan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad wadi’ah.

Menurut jumhur ulama’ rukun akad wadi’ah terdiri atas ‘aqidan (orang yang berakad meliputi penitip dan penerima), wadi’ah (barang yang dititipkan), dan sighat (ijab qabul).

Adapun syarat dari ‘aqidan (orang yang melakukan akad wadi’ah) adalah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad wadi’ah merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tidak dapat melakukan akad wadi’ah baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Disamping itu, jumhur ulama’ juga mensyaratkan, bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun ia sudah baligh dan berakal. Sebab, orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan. Untuk wadi’ah (barang titipan) disyaratkan harus jelas, dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara atau dijaga.

D.      Sikap dan akad.

Para ulama’ fiqh sepakat mengatakan, bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi?. Mereka juga sepakat bahwa status wadi’ah bersifat amanat bukan ganti rugi (dhamman), sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi”. (HR. Baihaqi dan Darul-Quthni).

Dalam riwayat lain dikatakan :

“tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memgang amanat”. (HR.Daru-Quthni).

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi’ah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

 

 

E.      Jenis – jenis wadi’ah[2]

o           Wadiah yad amanah Pada keadaan ini barang yang dititipkan merupakan bentuk amanah belaka dan tidak ada kewajiban bagi wadii’ untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaiannya.

o           Wadiah yad dhomanah. Wadiah dapat berubah menjadi yad dhomanah, yaitu wadii’ harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada wadiah, oleh sebab-sebab berikut ini:

F.       Keadaan yang menyebabkan jaminan

  • Pemegang wadi’ah meninggalkan tugas penjagaan.
  • menggunakan wadi’ah.
  • Bermusafir dengan barang wadi’ah.
  • Menafikan wadi’ah.
  • Wadi’ah telah bercampur dengan barang yang lain

 

G.      Hukum menerima benda titipan[3]

1.       Sunnah

Disunnatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Al-Wadi’ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur’an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnat.

Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

2.       Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

3.       Haram

Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda titipan berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

 

4.       Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan tetapi ia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

H.      Rusak Dan Hilangnya Benda Titipan

Jika mustauda’ (orang yang menerima titipan) mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum.

Namun Ibnu Munzir rh berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah rh, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka mustauda’ tersebut wajib menggantinya.

Pendapat Ibnu Taimiyah rh ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada pada Anas bin Malik ra dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas ra masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan dan benda-benda titipan tersebut tidak ditemukan maka ini menjadi hutang bagi penerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemiliknya benda-benda tersebut dan sudah berusaha mencarinya namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Islam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Secara bahasa wadi’ah bisa diartikan dengan meningalkan atau titipan, sedangkan secara istilah wadi’ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Ada juga yang mengatakan bahwa wadi’ah adalah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara atau dijaga.

Menurut para ulama’ madzhab hanafi mendefinisikan wadi’ah sebagai berikut : “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat” Sebagai contoh, ada seseorang mengatakan : “Saya titipkan tas saya ini pada anda”, lalu dijawab : “Saya terima”, dengan demikian sempurnalah akad wadi’ah atau juga dengan cara : “Saya titipkan tas saya ini pada anda”, tetapi orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).

Sedangkan menurut para ulama’ Syafi’i, Maliki, dan Hanbali (Jumhur Ulama) mendefinisikan wadi’ah sebagai berikut :

“Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.
Atau pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara tertentu.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Djuwaini, Dimyauddin “Pengantar Fiqh Muamalah” , Pustaka Pelajar : Yogyakarta, Cet 1, 2008,

jacksite.wordpress.com/…/hukum-barang-titipan-dalamislamwadiah/

http://id.netlog.com/m_ibadur_rahman/blog/blogid=12539

http://id.wikipedia.org/wiki/Wadiah

 

 


[2] ibid

[3] jacksite.wordpress.com/…/hukum-barang-titipan-dalamislamwadiah/

Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar

piagam madinah dan uud 1945

PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945

 

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah

“CIVIC EDUCATION”

 

Dosen pembimbing :

Dra. Hj. Nanik Hanifah M. Si

 

 

Oleh:

Leni nur aini                              B01210008

Teguh elfan hidayat                   B01210009

Fadllullah                                  B01210013

 

 

Kpi A

FAKULTAS DAKWAH

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2011

PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945

Piagam madinah merupakan salah satu siasat dakwah rasul sesudah hijrah dari mekah ke madinah yaitu pada 622 M, yang memiliki maksud antara lain:

Ø      untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga madinah.

Ø      Menegaskan eksistensi bahwa nabi muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat rasul allah, tapi juga memiliki sifat sebagai seorang kepala negara.

Ø      Rumusan yang  mengatur kebebadsan beragama, hubungan antara kelompok, kewajiban mempertahankan kehidupan, dan lainya.

Naskah ini dikenal sebagai “PIAGAM MADINAH” karena merujuk kepada piagam yang berarti sebuah naskah.

Piagam madinah di buat oleh negarawan yang berkedudukan sebagai rasulullah, tentunya sarat dengan nilai-nilai kebenaran transcedental, disampingmemuat nilai morality dan hukum produk manusia.

Piagam madinah sebagai konstitusi negara madinah, memiliki kesamaan dengan UUD 1945 dalam pembentukanya dimana para pembentuknya sama-sama mayoritas beragama islam.

jenis Kategori hukum:

>Syariat yaitu :

Hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya secara jelas terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.

>Fiqih yaitu :

Hukum –hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang  Al-Qur’an dan Hadist), fiqih bersifat adaptif terhadap perbedaan pendapat dan juga perkembangan zaman.

>Siyasah Syar’iyah yaitu :

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam Negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at agama.

Menurut Prof.A.R.Taj, dilihat dari dasar sumbernya siyasah syar’iyah dibagi menjadi dua yaitu :

(1)   Siyasah Syar’iyah

(2)   Siyasah Wad’iyah.

-Dasar pokok Siyasah Syar’iyah adalah wahyu atau agama, manusia dan lingkungannya.Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi kenegaraan yang berwenang. Syari’at merupakan sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

-Siyasah Wad’iyah yaitu : peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para ahli, pengalaman-pengalaman, atau aturan-aturan terdahulu yang diwariskan.

Prosedur pembentukan Siyasah Wad’iyah hendaknya memenuhi unsur-unsur berikut ini :

  1. Sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at islam.
  2. Kedudukan manusia sama di depan hukum dan pemerintahan
  3. Tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhi kemudharatan.

Dalam UUD 1945, memang tidak termuat dengan jelas kata islam (sama halnya dengan Isi Piagam Madinah) namun sifat/nilai keislaman tampak dengan jelas. Misalnya (Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa) dapat dipahami sebagai ungkapan-ungkapan yang mengandung prinsip monoteisme, yang dalam islam disebut tauhid, hal ini ditegaskan pada ayat (1) Pasal 29 yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Berbeda dalam konstitusi Amerika Serikat, misalnya, pada pasal tambahan dan amandemen disebutkan “ Kongres tidak akan membuat undang-undang yang berkenaan dengan suatu agama”. Ini menunjukkan kesekuleran Negara Amerika Serikat.

Prinsip-prinsip umum atau pokok-pokok pikiran secara umum tertuang dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah, antara lain :

Monoteisme

Dalam Piagam Madinah konsep tauhid terkandung dalam Mukaddimah, Pasal 22,23,42,47. Pasal UUD 1945 konsep monoteisme terkandung dalam sila pertama Pancasila, pasal 9, 29.

Persatuan dan kesatuan

Dalam Piagam Madinah, hal persatuan dan kesatuan tertuang dalam pasal 1,15,17,25,37. Pada UUD 1945 disebutkan dalam sila ketiga pancasila, Pasal 1 ayat (1), pasal 35 dan 36.

Persamaan dan keadilan

Piagam Madinah mengandung konsep persamaan dan keadilan, termuat dalam pasal 13,15,16,22,23,24,37,40. UUD 1945 termuat dalam sila kelima Pancasila, pasal 27,31,33,34.

Kebebasan beragama

Tertuang dalam pasal 25 di dalam Piagam Madinah, dan dalam UUD 1945 ddisebutkan pada pasal 29 ayat (2).

Bela Negara

Hal ini tersurat dan tersirat dalam pasal 24,37,38, dan 44 Piagam Madinah. Dalam

UUD1945 disebutkan dalam pasal        30.

Pelestarian adat yang baik

Pasal 2-10 Piagam Madinah dengan jelas menyebutkan nama macam-macam kelompok dan adat kebiasaan (kebiasaan) mereka yang boleh dijalankan yaitu gotong royong, dalam pembayaran diat dan tebusan tawanan. Dalam UUD 1945 , termuat dalam pasal 32.

Supremasi Syari’at

Dalam Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad SAW(Pasal 23,42). Dalam UUD 1945 tidak terdapat rumusan seperti itu, keberlakuan hokum agama adalah konsekuensi logis dari pengamalan sila pertama pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

Politik Damai dan proteksi

Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15,17,36,37,40,41,47 dan sikap perdamaian secara eksternal ditegaskan pada pasal 45 Piagam Madinah. Dalam UUD 1945, politik perdamaian disebutkan dalam Pembukaan, Pasal 11, 13.

Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan islam. Namun memiliki perbedaan yang cukup besar terdapat pada kejelasan tentang penunjukkan terhadap syari’at agam tertentu. Dalam Piagam Madinah tertuang “ Penyelesaian (perkara perselisihan) menurut hokum Allah dan (putusan) Muhammad Rasulullah SAW. Jelas menunjukkan ke syari’at Islam. Namun dalam UUD 1945, Ungkapan “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “ Agama”, tidak hanya tertuju ke agama islam. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan, namun di dalam prinsip terdapat kesamaan, yaitu kedua konstitusi menganut paham urusan agama merupakan bagian dari urusan Negara, dan hukum agama merupakan sumber bagi hukum Negara.

Sekalipun dalam segi pelaksaan UUD 1945 masih ada kekurangan, namun kedudukan agama cukup terhormat dan sudah cukup baik. Dimana Pemerintah telah mengapresiasi banyak hukum islam ke dalam legal formal (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama, Undang-undang Hukum Wakaf, dll). Prinsip demikian sejalan dengan Piagam Madinah yang menempatkan agama dan Negara sebagai satu kesatuan. Urusan agama dan Negara, secara tidak terpisah, menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.

 

 

 

 

Daftar pustaka

 

Sukardja, ahmad, piagam madinah dan undang-undang dasar 1945 (jakarta: universitas indonesia press, 1995)

Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar

masyarakat dan kelompok sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam pembahasan masalah sosiologi, tentunya mencakup tentang masyarakat dan kelompok social yang di mana kedua topic itu wajib ada pada sosiologi.

Oleh karena itu dalam makalah ini terdapat sistematika secara rinci terhadap masyarakat dan kelompok social, dan tujuan pembuatan makalah ini supaya mahasiswa mudah dalam mempelajari bentuk-bentuk sosiologi itu sendiri sebagai pelajaran kemasyarakatan dan tidak perlu lagi repot-repot untuk membaca buku yang tebal, banyak, dan merrepotkan.

 

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi masyarakat dan kelompok social?

2. Bagaimana klasifikasi masyarakat dan kelompok social?

3. Apa saja tipe-tipe masyarakat dan kelompok social?

4. Apa saja dinamika kelompok social?

C. Tujuan

1. Untuk memahami masyarakat dan kelompok social

2. Mengerti akan klasifikasi masyrakat dan kelompok social

3. Untuk mengetahui bagaimana tipe-tipe masyarakat dan kelompok social

4. Untuk mengetahui dinamika kelompok sosial

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Masyarakat dan kelompok sosial

Masyarakat adalah kumpulan dari banyak keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu dengan aturan-aturan yang telah di sepakati bersama oleh masing-masing individu. Dimana faktor utamanya yang menjadi dasar adalah interaksi sosial antara individu dengan keluarga juga individu dengan keluarga lainya.

Hingga kini belum ada keseragaman pendapat di antara para sosiolog mengenai definisi kata “group” (kelompok). Namun demikian ada definisi yang mungkin paling dapat diterima, yaitu sebagai berikut : kelompok adalah sejumlah orang yang berinteraksi secara bersama-sama dan memiliki kesadaran keanggotaan yang di dasarkan pada kehendak prilaku yang di sepakati.[1]

Kelompok sosial adlah himpunan / kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Bisa diartikan juga bahwasanya kelompok sosial adalah kelompok yang terorganisasi dengan baik sekali seperti negara. Bahkan yang tidak terorganisasi seperti kerumunan orang.

B. Klasifikasi tipe-tipe masyarakat dan kelompok sosial

Sebelum membahas tentang tipe-tipe masyarakat dan kelompok sosial, terlebih  dulu kita pelajari bagaimana cara klasifikasi masyarakat dan kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok kelompok sosial dan masyarakat dapat di klasifikasikan dari beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran.

Empat kriteria untuk klasifikasi masyarakat yaitu :

1.      Jumlah penduduk

2.      luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk daerah pedalaman

3.      fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat

4.      organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan

Kriteria untuk klasifikasi kelompok masyarakat yaitu :

1.      Besar kecilnya jumlah anggota kelompok

2.      Derajat intaraksi sosial

3.      tinggi rendahnya kedekatan antar anggota kelompok

4.      orientasi pada tujuan yang sama

C. Tipe-tipe masyarakat dan kelompok sosial

A. Tipe-tipe kelompok sosial yang teratur

1. Kelompok sosial yang di pandang dari sudut individu

Secara langsung seseorang warga masyarakat telah menjadi anggota dari kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok kecil yang dimaksud adalah atas dasar kekerabatan, usia, pekerjaan atau kedudukan. Keanggotaan individu juga ada yang bersifat sukarela. Seperti keanggotaan di bidang pekerjaan atau kedudukan. Keanggotaan individu juga ada yang bersifat sukarela. Seperti keanggotaan di bidang pekerjaan atau rekreasi. Dengan demikian tak dapat derajat dan arti tertentu bagi individu-individu tadi sehubungan dengan keanggotaan kelompok. Seorang individu akan lebih tertarik dengan kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan kehidupan mereka seperti keluarga, kelompok kekeerabatan, dan rukun tetengga, dari pada keanggotaan perusahaan besar atau negara.

2. In-group dan out-group

In-group dan out-group atau perasaan dalam dan luar kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap kelompok sosial merupakan in-group bagi anggotanya. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawwan dari in-group. Perasaan in-group dan out-group di dasari dengan suatu sikap yang di namakan dengan etnosentris yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik di banding dengan kelompok lainya. Sikap ini menimbulkan strereotip yaitu gambaran / anggapan yang bersifat mengejek terhadap suatu obyek tertentu.

3. Kelompok primer dan kelompok sekunder

Kelompok primer atau face to face group merupakan kelompok social yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal serta ada kerja sama yang erat. Contohnya keluarga, kelompok sepermainan, dan lain-lain.

Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, yang sifat hubunganya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya huungan jual beli.

Dapat di simpulkan bahwa syarat-syarat dan sifat-sifat kelompok primer dan sekunder saling mengisi dalam kenyataan tak dapat di pisah-pisahkan secara mutlak.

Menurut Cooley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang di tandai cirri-ciri kenal mengenal antara anggota-anggotanya serta kerja sama yang erat yang bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah peleburan individu-individu dalam kelompok sehingga tujuan individu menjadi juga tujuan kelompok.

Teury Coleey di atas agak membingungkan. Kenyataan yang tak dapat di sangkal adalah bahwa setiap kelompok social sampai satu derajat tertentu pasti memiliki perasaan sebagai suatu  kesatuan. Hal tersebut perlu untuk mempertahankan kesatuan kelompok apabila kenyataanya demikian, maka tidak ada alasan untuk membadakan kelompok primer dari kelompok sekunder.

 

4. Paguyuban (gemeinshaft) Patembayan (gesellschaft)

Paguyuban dan patembayan merupakan hasil buah pikiran Ferdinand Tonies.

Oleh Tonnies di katakan bahwa suatu paguyuban mempunyai babarapa cirri pokok, yaitu sebagai berikut.

1.      Intimate, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra.

2. Private, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja.

3. Exclusive, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar kita.

Tipe-tipe paguyuban yaitu sebagai berikut.

1.      Paguyuban karena ikatan darah, yaitu gemeinshaft atau paguyuban yang merupakan ikatan yang di dasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh : keluarga, kelompok kekerabatan.

2.      Paguyuban karena tempat, yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong menolong, contoh : rukun tetangga, rukun warga, ataupun arisan.

3.      Paguyuban Karena jiwa pikiran, yang merupakan suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, ideology yang sama. Paguyuban yang semacam ini biasanya ikatanya tidaklah sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.

 

5. Formal group dan Informal group

Formal group adalh kelompok yang mempumyai peraturan tegas dan sengaja di ciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama. Contohnya organisasi.

Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang di dasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya genk.

 

6. Membership group dan reference group

Pembendaan antara membership group dan reference group berasal dari Robert K. Merton.

Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi kelompok tersebut.

Reference group adalah kelompok-kelompok social yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk pribadi dan prilakunya.

Reference group dalam kata lain adalah seseorang yang bukan anggota kelompok social bersangkutan yang mengidentivikasikan dirinya dengan kelompok tadi. Misalnya seorang anggota partai politik yang kebetulan menjadi anggota DPR. Dewan perwakilan rakyat merupakan membership group baginya, tetapi jiwa dan jalan pikiranya tetap teikat pada reference group-nya, yaitu partainya.

 

7. Kelompok okupasional dan volunteer

Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok itu timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi, seperti asosiasi sarjana farmasi, ikatan dokter Indonesia, dan lain-lain.

Semakin heterogenya masyarakat menjadikan ruang jangkauan masyarakat semakin luas, dan menyebabkan tidak semua kepentingan individual warga masyarakat dapat di penuhi secara mantab. Dengan tidak terpenuhinya kepentingan individual tersebut maka munculah kelompok volonter yang akan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual, tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum.

Kelompok valounter mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapat perhatian masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya tadi. Kelompok valounter itu di landaskan pada kepentingan-kepentingan primer yang harus di penuhi karena maanusia harus dapat hidup layak.

Kepentingan primer mencakup.

1. kebutuhan akan sandang, pangan dan papan

2. kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda

3. kebutuhan akan harga diri

4. kebutuhan akan kasih saying

B. Kelompok-kelompok social yang tidak teratur

Macam-macam bentuk kelompok-kelompok social yang tidak teratur tadi pada dasarnya dapat di masukan dalam 2 golongan besar, yaitu kerumunan dan public.

1. Kerumunan (crowd)

Individu-individu yang merupakan suatu kerumunan berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Kerumunan tersebut akan segera mati setelah orang-orang bubar, jadi kerumunan merupakan suatu kelompok social yang bersifat sementara (temporer).

Bentuk-bentuk umum kerumunan,[2]

A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur social

1. Formal audiences

Khalayak penonton atau pendengar yang formal merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton film, orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan.

2. Planned expressive Group

Kelompok ekspresif yang telah di rencanakan adalah kerumunan yang pusat perhatianya tak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang di hasilkannya.

B. kerumunan yang bersifat sementara

1. Contoh inconvenient Aggregations

Kumpulan yang kurang menyenangkan (inconvenient Aggregations) adalah orang-orang yang antri karcis, orang-orang yang menunggu bis, dan sebagainya. Dalam kerumunan itu kehadiran orang-orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang.

2. Panic Crowds

Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panic, yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan dari dalam diri individu dalam kerumunan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mempertinggi rasa panic.

3. Spectator Crowds

Kerumunan penonton terjadi karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan seperti ini hamper sama dengan khalayak penonton, tetapi bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak di rencanakan.

C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hokum

1. Acting Mobs

Kerumunan orang yang bertindak emosional dan mempunyai tujuan tertentu  dengan menggunakan fisik. Kerumunan in terjadi karena mereka merasa tidak di hargai dan tidak adanya keadilan.

2. Immoral Crowds

Kerumunan yang bersifat immoral hampir sama dengan kelompok ekspresif. Bedanya adalah kerumunan yang bersifat immoral bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

2. Publik

Berbeda dengan kerumunan, public lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti misalnya pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televise, dan lain-lain. Karena jumlahnya yang sangat besar, tak ada pusat perhatian yang tajam sehingga kesatuan juga tak ada.

 

C. Kelompok-kelompok kecil

Di dalam kelompok-kelompok besar, pasti akan timbul kelompok-kelompok kecil. Karena mungkin manusia mempunyai kepentingan yang tidak sama, manusia mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam pergaulan. Small group adalah suatu kelompok yang teoritis terdiri dari paling sedikit dua orang, di mana orang-orang berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu penting baginya.

D. Masyarakat setempat

Community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana factor utamanya yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, di bandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal, walaupun ada masyarakat pengembara pasti mereka akan menempati suatu tempat dan berkumpul bersama.

D. Dinamika kelompok social

Dinamika kelompok social, setiap kelompok social pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok social, ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan dengan ccepat. Perubahan dalam kelompok social ada yang di sebabkan oleh factor intern dan ekstern. Factor intern di sebabkan adanya perubahan struktur dalam kelompok social menyebabkan ketidak stabilan kelompok. Factor eksternal yaitu dari luar kelompok, mungkin terjadinya antagonisme antar kelompok.

Factor-faktor perubahan struktur antara lain :

–         Factor situasi

misal: Ancaman dari luar kelompok, situasi bahaya di luar memperkuat persatuan antar kelompok.

–         Factor pengertian anggota-anggota kelompok

–         Factor perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi social dan ekonomi.

>Persoalan-persoalan yang di hadapi oleh kelompok[3]

Menurut Robert F. Bales, sesuai dengan pengalamanya, maka ada empat persoalan besar yang harus di selesaikan oleh kelompok.

Pertama; Kelompok harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan factor-faktor yang ada di luar kelomok yang mungkin memiliki pengaruh terhadap fungsi kelompok.

Kedua; kelompok harus memelihara mekanisme control yang bersifat internal yang berkaitan dengan usaha pencapian tujuan.

Ketiga; harus ada kaitan tempat mengenai pendapat para anggota kelompok.

Keempat; harus ada pemeliharaan tempat terhadap integrasi antara para anggota kelompok.

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat adalah kumpulan dari banyak keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu dengan aturan-aturan yang telah di sepakati bersama oleh masing-masing individu. Dimana faktor utamanya yang menjadi dasar adalah interaksi sosial antara individu dengan keluarga juga individu dengan keluarga lainya.

Kelompok sosial adlah himpunan / kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Bisa diartikan juga bahwasanya kelompok sosial adalah kelompok yang terorganisasi dengan baik sekali seperti negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

C. Cohn, Bruce. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta, 1992

 

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010


[1] Bruce c. cohn. Sosiologi suatu pengantar (jakarta : Rieneka cipta, 1992) hlm.124

[2] Soerjono soekanto. Sosiologi suatu pengantar (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 130

[3] Bruce C. Cohn, sosiologi suatu pengantar (Jakarta : Rineka cipta, 1992) hlm 130

Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar

piagam madinah

Piagam Madinah merupakan salah satu siasat dakwah Rasul sesudah hijrah dari Makkah ke Madinah yaitu pada 622 M, yang memiliki maksud antara lain :
Untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah.
Menegaskan eksistensi bahwa Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat sebagai seorang kepala Negara.
Rumusan yang mengatur kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lainnya.
Naskah ini dikenal dengan sebutan “PIAGAM MADINAH” karena merujuk kepada piagam yang berarti sebuah naskah, sedangkan Madinah mengarah kepada tempat dibuatnya naskah tersebut.
Piagam Madinah dibuat oleh negarawan yang berkedudukan sebagai Rasulullah, tentunya sarat dengan nilai-nilai kebenaran transcendental, disamping memuat nilai morality dan hukum produk manusia.
Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah, memiliki kesamaan dengan UUD 1945 dalam pembentukannya dimana para pembentuknya sama-sama mayoritas beragama islam.
3 jenis Kategori hukum :
Syariat yaitu : hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya secara jelas terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.
Fiqih yaitu : hukum –hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang rinci (terutama Al-Qur’an dan Hadist), fiqih bersifat adaptif terhadap perbedaan pendapat dan juga perkembangan zaman.
Siyasah Syar’iyah yaitu : peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam Negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at agama.
Menurut Prof.A.R.Taj, dilihat dari dasar sumbernya siyasah syar’iyah dibagi menjadi dua yaitu : (1) Siyasah Syar’iyah dan (2) Siyasah Wad’iyah. Dasar pokok Siyasah Syar’iyah adalah wahyu atau agama, manusia dan lingkungannya. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi kenegaraan yang berwenang. Syari’at merupakan sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Siyasah Wad’iyah yaitu : peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para ahli, pengalaman-pengalaman, atau aturan-aturan terdahulu yang diwariskan.
Prosedur pembentukan Siyasah Wad’iyah hendaknya memenuhi unsur-unsur berikut ini :
Sejalan atau tidak bertentangan dengan syari’at islam
Kedudukan manusia sama di depan hukum dan pemerintahan
Tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhi kemudharatan.
Dalam UUD 1945, memang tidak termuat dengan jelas kata islam (sama halnya dengan Isi Piagam Madinah) namun sifat/nilai keislaman tampak dengan jelas. Misalnya (Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa) dapat dipahami sebagai ungkapan-ungkapan yang mengandung prinsip monoteisme, yang dalam islam disebut tauhid, hal ini ditegaskan pada ayat (1) Pasal 29 yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Berbeda dalam konstitusi Amerika Serikat, misalnya, pada pasal tambahan dan amandemen disebutkan “ Kongres tidak akan membuat undang-undang yang berkenaan dengan suatu agama”. Ini menunjukkan kesekuleran Negara Amerika Serikat.
Prinsip-prinsip umum atau pokok-pokok pikiran secara umum tertuang dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah, antara lain :
Monoteisme
Dalam Piagam Madinah konsep tauhid terkandung dalam Mukaddimah, Pasal 22,23,42,47. Pasal UUD 1945 konsep monoteisme terkandung dalam sila pertama Pancasila, pasal 9, 29.
Persatuan dan kesatuan
Dalam Piagam Madinah, hal persatuan dan kesatuan tertuang dalam pasal 1,15,17,25,37. Pada UUD 1945 disebutkan dalam sila ketiga pancasila, Pasal 1 ayat (1), pasal 35 dan 36.
Persamaan dan keadilan
Piagam Madinah mengandung konsep persamaan dan keadilan, termuat dalam pasal 13,15,16,22,23,24,37,40. UUD 1945 termuat dalam sila kelima Pancasila, pasal 27,31,33,34.
Kebebasan beragama
Tertuang dalam pasal 25 di dalam Piagam Madinah, dan dalam UUD 1945 ddisebutkan pada pasal 29 ayat (2).
Bela Negara
Hal ini tersurat dan tersirat dalam pasal 24,37,38, dan 44 Piagam Madinah. Dalam UUD 1945 disebutkan dalam pasal 30.
Pelestarian adat yang baik
Pasal 2-10 Piagam Madinah dengan jelas menyebutkan nama macam-macam kelompok dan adat kebiasaan (kebiasaan) mereka yang boleh dijalankan yaitu gotong royong, dalam pembayaran diat dan tebusan tawanan. Dalam UUD 1945 , termuat dalam pasal 32.
Supremasi Syari’at
Dalam Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad SAW(Pasal 23,42). Dalam UUD 1945 tidak terdapat rumusan seperti itu, keberlakuan hokum agama adalah konsekuensi logis dari pengamalan sila pertama pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.
Politik Damai dan proteksi
Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15,17,36,37,40,41,47 dan sikap perdamaian secara eksternal ditegaskan pada pasal 45 Piagam Madinah. Dalam UUD 1945, politik perdamaian disebutkan dalam Pembukaan, Pasal 11, 13.
Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan islam. Namun memiliki perbedaan yang cukup besar terdapat pada kejelasan tentang penunjukkan terhadap syari’at agam tertentu. Dalam Piagam Madinah tertuang “ Penyelesaian (perkara perselisihan) menurut hokum Allah dan (putusan) Muhammad Rasulullah SAW. Jelas menunjukkan ke syari’at Islam. Namun dalam UUD 1945, Ungkapan “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “ Agama”, tidak hanya tertuju ke agama islam. Meskipun dalam hal ini terdapat perbedaan, namun di dalam prinsip terdapat kesamaan, yaitu kedua konstitusi menganut paham urusan agama merupakan bagian dari urusan Negara, dan hukum agama merupakan sumber bagi hukum Negara.
Sekalipun dalam segi pelaksaan UUD 1945 masih ada kekurangan, namun kedudukan agama cukup terhormat dan sudah cukup baik. Dimana Pemerintah telah mengapresiasi banyak hukum islam ke dalam legal formal (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama, Undang-undang Hukum Wakaf, dll). Prinsip demikian sejalan dengan Piagam Madinah yang menempatkan agama dan Negara sebagai satu kesatuan. Urusan agama dan Negara, secara tidak terpisah, menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.
Kesimpulan kami :
Bahwa Piagam Madinah merupakan naskah konstitusi yang sangat luar biasa, dari segi bahasa sudah sangat bagus diera tersebut. Kemudian isinya pun komprehensif, dan telah memuat banyak hal dimana menjadi referensi konsep Negara saat ini. Piagam Madinah sangat luar biasa karena di buat/dirumuskan oleh Negarawan dan juga sebagai Nabi Rasulullah Saw. Namun secara eksplisit di dalamnya tidak banyak memuat label formal islam, karena islam sebagai nilai transcendental yang memberikan rahmatan lil alamin. Namun dalam hal penunjukkan penyelesaian perkara, sangat tegas harus menurut Hukum Allah (Al-Qur’an) dan putusan Muhammad saw (sunnah)”. Namun menurut kami itu tidak mungkin untuk kita terapkan di era saat ini, karena zaman sudah berubah, pemahaman terhadap agama islam pun berbeda-beda, sehingga apabila syariat islam tetap dipaksa untuk diterapkan dengan label-label panji islam, tanpa dilandasi oleh penanaman nilai-nilai islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan Negara, tentu dapat memunculkan konflik.
Dalam pandangan kami UUD 1945 sebagai konstitusi Negara kita, sebenarnya sudah cukup memuat hal-hal yang penting, dan juga memiliki kesamaan dengan dari sifat dan isi dengan Piagam Madinah, yang lahir 622 M yang lalu.

Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar

SISTEMATIKA DAN METODE PEMBAHASAN ILMU KALAM

SISTEMATIKA DAN METODE PEMBAHASAN ILMU KALAM

MAKALAH

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah

“ILMU KALAM”

Dosen pembimbing:

Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I

Oleh:

Rahmatullah ramadhan              B01210006

Muhammad nurus shobih                      B01210007

Leni nur aini                                          B01210008

Teguh elfan hidayat                               B01210009

Kpi A

FAKULTAS DAKWAH

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar belakang

Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang keesaan ALLAH, yang berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang di perintahkan melalui argument-argumen rasional, jika pembahasan ilmu kalam hanya berkisar pada keyakinan-keyakinan tanpa adanya argument-argumen yang rasional maka lebih spesifik disebut dengan ilmu tauhid / aqidah.

Dalam membahas ilmu kalam pastilah ada sejarah munculnya dan metode pemikiran-pemikiranya.

Oleh karena itu, dalam makalah ini menjelaskan metode-metode pembahasan ilmu kalam oleh aliran-aliran/golongan-goolongan tertentu secara singkat.

B.     Rumusan Masalah

A.      Bagaimana Ilmu Kalam Menurut Sistem Mutakalim

B.      Macam-Macam Metode Pemikiran Menurut Golongan-Golongan

C.      Macam-Macam Studi Kritis Ilmu Kalam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Ilmu Kalam Menurut Sistem Mutakalim

Meskipun mutakillimin menggunakan akal untuk mencari Tuhan tetapi mereka tidak puas, karena ada hal-hal yang di luar jangkauan kekuasaan akal manusia, yaitu masalah dogma. Menurut orang-orang barat, dogma itu berada di bawah akal, agar dihukumi oleh akal, maka rahasia dogma itu menjadi tidak rahasia akal, kemudian ditolaknya. Tauhid adalah berbeda dengan dogma. Sebab dengan akal, manusia mencari Tuhan, dengan jalan memperhatikan alam semesta.

Ada beberapa pendapat menurut nash-nash mutasyabihat :

1.      Golongan salaf ; mempercayai sepenuhnya kapada nash-nash mutasyabihat. Tetapi mereka menyerahkan maksud yang sebenarnya kepada Allah. Mereka percaya pada يد ا لله, tangan Allah, tetapi keadaan-Nya berbeda dengan tangan manusia. Maksud sebenarnya mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah.

2.      Golongan Mu’atthilah ; berpendapat bahwa kalimat-kalimat yang mengandung sifat-sifat Allah yang tampaknya serupa dengan sifat-sifat makhluk-Nya yang terdapat pada nash-nash mutasyabihat, harus dinafikan (ditiadakan) dari Allah bersifat semacam itu. Agar dengan demikian dapat dengan sungguh-sungguh mentaqdiskan atau mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk-Nya.

3.      Golongan Mujassimah atau Musyabbihah. Golongan ini dipimpin oleh Dawud Al-Jawariby dan Hisyam bin Hakam Ar-Rafidly. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi mengenai nash-nash mutasyabihat harus diartikan menurut lahirnya (letterlijk) saja.

4.      Golongan Khalaf ; mempercayai bahwa nash-nash mutasyabihat itu menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang tampaknya menyerupai dengan makhluk-Nya itu, adalah kalimat-kalimat majaz. Oleh karena itu harus di takwilkan sesuai dengan sifat keagungan dan kesempurnaan-Nya. Seperti :

يد ا لله – diartikan kekuasaan Allah.

وجه الله – diartikan Dzat Allah.

من في السماء – diartikan Dzat yang mengusai langit.

Adapun sebab-sebab golongan salaf tidak mengadakan takwil itu ialah :

a.       Pembahasan nash-nash mutasyabihat itu tidak memberi manfaat bagi orang awam.

b.      Segala yang berhubungan dengan Dzat dan sifat Allah, adalah di luar akal yang tidak mungkin manusia dapat mencapai-Nya, kecuali dengan jalan mengqiyasakan Allah pada sesuatu. Ini adalah kesalahan yang sangat besar.

Adapun system mutakallimin ialah beriman kepada Allah dan segala apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Akan tetapi mereka perkuat dengan dalil-dalil akal yang disusun secara mantiq.

Mengenai nash-nash mutasyabihat, para mutakallimin tidak merasa puas dengan beriman secara ijmaly saja, tanpa mengadakan takwil. Maka mereka mengumpulkan nash-nash yang pada lahirnya bertentangan, seperti nash-nash yang diterministis, indeterministis, dan antropomorphistis.

Mereka mentakwilkan nash-nash tersebut dan takwilan itu adalah ciri khusus daripada mutakallimin. Mentakwilkan nash-nash ini member kebebasan pada akal untuk membahas dan memikirkannya.

B. Metode pemikiran menurut golongan-golongan

a.       Metode Mu’tazilah dalam menemukan dalil ‘aqidah

Dalam menemukan dalil untuk menetapkan aqidah, Mu’tazilah berpegang pada premis-premis logika, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak dapat diketahui selain dengan dalil naqli (teks) kepercayaan mereka terhadap kekuatan akal hanya dibatasi oleh penghormatan mereka terhadap perintah-perintah syara’.

b.      Metode berpikir Al-maturidi

Al-maturidi berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara’. Sebaliknya jika hal itu bertentangan dengan syara’ maka akal harus tunduk kepada keputusan syara’.

c.       Metode berpikir salaf

Menempatkan akal berjalan dibelakang dalil naqli, mendukung dan menguatkannya. Akal tidak berdiri sendiri untuk dipergunakan menjadi dalil, tetapi ia mendekatkan ma’na-ma’na nash

C. Studi kritis ilmu kalam

Secara garis besar, titik kelemahan ilmu kalam yang menjadi sorotan para pengkritiknya berputar pada tiga aspek :

a.       Aspek Epistomologi

Pada pembahasan ini adalah cara yang digunakan oleh para pemuka aliran kalam

dalam menyelesaikan persoalan kalam, terutama ketika mereka menafsirkan Al-Qur’an.

b.      Aspek Ontologi

Harus diakui bahwa diskursus alira-aliran kalam yang ada hanya berkisar pada persoalan-persoalan ketuhanan dan yang berkaitan dengannya yang terkesan “mengawang-awang” dan jauh dari persoalan kehidupan umat manusia. Kalaupun tetap dipertahankan diskursus aliran kalam juga menyentuh persoalan kehidupan manusia, persoalan itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa lampau, yang nota bennya berbeda dengan persoalan-persoalan kehidupan manusia masa kini. Dengan demikian, ilmu kalam tidak dapat diandalkan untuk memecahkan masalah.

c.       Aspek Aksiologi

Kritikan yang dialamatkan pada aspek Aksiologi ilmu kalam juga menyentuh persoalan-persoalan kehidupan manusia masa kini. Dengan demikian, ilmu kalam tidak dapat diandalkan untuk memecahkan persoalan-persoalan. Al- Ghazali, sebagai seorang tokoh ahli kalam klasik, dapat disebut sebagai cendekiawan muslim yang mempermasalahkan hal ini. Ia tidak serta menolak ilmu kalam, tetapi menggaris bawahi keterbatasan-keterbatasan ilmu ini sehingga berkesimpulan bahwa ilmu ini tidak dapat mengantarkan manusia untuk mendekati tuhan. Hanya kehidupan sufi-lah yang dapat mengantarkan seseorang dekat dengan tuhan. Mungkin karena diantara alasan ini pula, Ibnu Taimiyah dengan penuh semangat menganjurkan kaum muslimin untuk menjahui ilmu kalam.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan Ilmu Kalam Menurut Sistem Mutakalim

Meskipun mutakillimin menggunakan akal untuk mencari Tuhan tetapi mereka tidak puas, karena ada hal-hal yang di luar jangkauan kekuasaan akal manusia, yaitu masalah dogma. Menurut orang-orang barat, dogma itu berada di bawah akal, agar dihukumi oleh akal, maka rahasia dogma itu menjadi tidak rahasia akal, kemudian ditolaknya.

a.       Metode Mu’tazilah dalam menemukan dalil ‘aqidah

Dalam menemukan dalil untuk menetapkan aqidah, Mu’tazilah berpegang pada premis-premis logika, kecuali dalam masalah-masalah yang tidak dapat diketahui selain dengan dalil naqli (teks) kepercayaan mereka terhadap kekuatan akal hanya dibatasi oleh penghormatan mereka terhadap perintah-perintah syara’.

b.      Metode berpikir Al-maturidi

Al-maturidi berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara’. Sebaliknya jika hal itu bertentangan dengan syara’ maka akal harus tunduk kepada keputusan syara’.

c.       Metode berpikir salaf

Menempatkan akal berjalan dibelakang dalil naqli, mendukung dan menguatkannya. Akal tidak berdiri sendiri untuk dipergunakan menjadi dalil, tetapi ia mendekatkan ma’na-ma’na nash

Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar

JADWAL PERKULIAN SEMESTER 2

Jadwal Perkuliahan
(Semester Genap 2010 – 2011)
TEGUH ELFAN HIDAYAT – B01210009

.: Jadwal Perkuliahan Mingguan :.
No. Kode Matakuliah Kelas Jadwal Ruang
1. BB106008 Ilmu Komunikasi A Senin, 08:45-10:15 C1.03
2. BB106007 Ilmu Dakwah A Senin, 10:30-12:00 B3.03
3. BB106018 Manajemen A Selasa, 08:45-10:15 C1.03
4. BB106029 Sejarah Peradaban Islam A Selasa, 10:30-12:00 B3.03
5. A98010008 BAHASA INGGRIS 1 A Selasa, 12:30-14:00 B3.03
6. BB106031 Sosiologi A Kamis, 08:45-10:15 C1.03
7. BB106001 Antropologi A Kamis, 10:30-12:00 B3.03
8. BB106004 Fiqh Mu�amalah Munakahah A Kamis, 12:30-14:00 B3.03
9. BB106024 Psikologi A Jumat, 10:30-12:00 C1.03
10. A98010002 CIVIC EDUCATION A Jumat, 12:30-14:00 B2.04
Dipublikasi di KPI A | Meninggalkan komentar